Kamis, 14 Februari 2013

Sejarah Pembentukan BPUPKI

Pada tanggal 18 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo terpaksa mengundurkan diri dan diganti oleh Perdana Menteri Koiso Kuniaki. Dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia agar lebih meningkatkan bantuannya baik moril maupun materiil, maka dalam sidang istimewa ke-85 Parlemen Jepang (Teikoku Ginkai) pada tanggal 7 September 1944 (ada yang menyebutkan 19 September 1944), Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa Negara-negara yang ada di bawah kekuasaan Jepang diperkenankan merdeka “kelak di kemudian hari”. Janji kemerdekaan ini sering disebut dengan istilah Deklarasi Kaiso. Pada saat itu, Koiso dianggap menciptakan perdamaian dengan Sekutu, namun ia tak bisa menemukan solusi yang akan menenteramkan militer Jepang atau Amerika. 


Pada akhir 1944, posisi Jepang semakin terjepit dalam Perang Asia Timur Raya dimana Sekutu berhasil menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Jepang, seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, bahkan Kepulauan Saipan yang letaknya sudah sangat dekat dengan Jepang berhasil diduduki oleh Amerika pada bulan Juli 1944. Sekutu kemudian menyerang kembali Ambon, Makasar, Manado, Tarakan, Balikpapan, dan Surabaya.


Menghadapi situasi yang kritis itu, maka pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah pendudukan Jepang di Jawa yang dipimpin oleh Panglima tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tujuan pembentukan badan tersebut adalah menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik dan tata pemerintahan sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia.




Walaupun dalam penyusunan keanggotaan berlangsung lama karena terjadi tawar menawar antara pihak Indonesia dan Jepang, namun akhirnya BPUPKI berhasil dilantik 28 Mei 1945. Adapun keanggotaan yang terbentuk berjumlah 67 orang dengan ketua Dr. K.R.T. Radjiman Widiodiningrat dan R. Suroso dan seorang Jepang sebagai wakilnya Ichi Bangase ditambah 7 anggota Jepang yang tidak memiliki suara. Ir. Soekarno yang pada waktu itu juga dicalonkan menjadi ketua, menolak pencalonannya karena ingin memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam perdebatan, karena biasanya peranan ketua sebagai moderator atau pihak yang menegahi dalam memberi keputusan tidak mutlak.


7 komentar:

  1. bagus lan LANJUTKAN!,ikut lomba blog g lan?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Thanks Men :), Insya allah deh ._.V gk tau juga, bisa atau gk....

      Hapus
  2. Maaf izin kasih sedikit masukan.
    Hari kelahiran Kaisar Hirohito bukankah tgl 29 April bertepatan dengan dibentuknya BPUPKI, bukan bertepatan dg peresmian BPUPKI tgl 28 Mei.
    Koreksi juga kalo saya yg keliru.
    Makasih bnyak infonya 😊

    BalasHapus
  3. Maaf izin kasih sedikit masukan.
    Hari kelahiran Kaisar Hirohito bukankah tgl 29 April bertepatan dengan dibentuknya BPUPKI, bukan bertepatan dg peresmian BPUPKI tgl 28 Mei.
    Koreksi juga kalo saya yg keliru.
    Makasih bnyak infonya 😊

    BalasHapus
    Balasan
    1. terimakasih atas masukannya, setalah dilakukan penelusuran, ternyata benar bahwa bertepatan dengan dibentuknya BPUPKI, bukan peresmian nya.
      terima kasih :)

      Hapus
  4. Bg saya mau nanya tanggal berapa BPUPKI dibentuk 1maret 1945 atau 29 april 1945 kalau tanggal 29 april 1945 tanggal 1 maret 1945 itu apaan dan kapan BPUPKI diresmikan

    BalasHapus
  5. 1 market 1945 itu dibentuk,29 April itu benar benar di resmikan.

    BalasHapus