Reaksi Indonesia Terhadap Kekalahan Jepang

Berita tentang kekalahan itu sangat dirahasiakan oleh Jepang. Semua radio disegel oleh pemerintah Jepang. Namun demikian, ada juga tokoh-tokoh pergerakan yang dengan sembunyi-sembunyi mendengar berita tentang kekalahan Jepang tersebut. Di antaranya adalah Sutan Syahrir. 

Pada tanggal 14 Agustus 1945 sore, Sutan Syahrir sudah menunggu kedatangan Mohammad Hatta dari Dalat. Syahrir mendesak agar proklamasi jangan dilakukan oleh PPKI. Menurut Syahrir, Negara Indonesia yang lahir dengan cara demikian akan dicap oleh Sekutu sebagai negara buatan Jepang. Syahrir mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh Bung Karno saja sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat lewat siaran radio.

Bung Hatta setuju kemerdekaan Indonesia diselenggarakan secepatnya. Namun, beliau tidak yakin proklamasi dapat dilakukan oleh Bung Karno saja sebagai pemimpin rakyat dan atas nama rakyat. Menurut Hatta, kalau Bung Karno bertindak seperti itu, berarti merampas hak PPKI. Hatta tidak yakin Bung Karno mau bertindak seperti usul Syahrir. Setelah terjadi perdebatan, akhirnya Hatta dan Syahrir pergi ke rumah Bung Karno. Syahrir menyatakan maksudnya. Bung Karno menjawab bahwa beliau tidak berhak bertindak sendiri. Memproklamasikan kemerdekaan adalah hak dan tugas PPKI.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 sore, para pemuda kembali menemui Bung Hatta dan mendesak agar beliau jangan menyetujui proklamasi di hadapan PPKI, karena menurut mereka hal itu berbau Jepang. Malamnya, sekitar pukul 20.00, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur. Rapat ini antara lain dihadiri oleh Chairul Saleh, Wikana, Margono, Armansyah, dan Kusnandar. Dalam rapat itu golongan muda menegaskan pendirian mereka. Mereka berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Kemerdekaan tidak dapat digantungkan kepada orang lain dan negara lain. Rapat juga memutuskan tuntutan agar Proklamasi Kemerdekaan dinyatakan oleh Ir. Sukarno pada keesokan harinya (16 Agustus 1945).

Keputusan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 sore, disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Sukarno. Utusan golongan muda mengancam akan terjadi pertumpahan darah jika tuntutan golongan muda tidak dilaksanakan. Hal itu menimbulkan suasana ketegangan. Sukarno marah mendengar ancaman itu. Peristiwa menegangkan itu disaksikan oleh golongan tua, seperti Mohammad Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusumasumantri. Golongan tua tetap menekankan perlunya melakukan proklamasi kemerdekaan dalam rapat PPKI untuk menghindari pertumpahan darah.

Read More

Pertemuan Dengan Jendral Terauchi

Sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu... tepatnya tanggal 12 Agustus 1945, 

tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu 

Dr. Radjiman Wedyodiningrat,

 Ir. Sukarno, dan

Drs. Mohammad Hatta 

memenuhi undangan Jenderal Terauchi di Dalat (Vietnam Selatan). Jenderal Terauchi adalah Panglima tentara Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi mengatakan pemerintah Jepang

 telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Keputusan itu diambil setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang

Setelah menempuh rute penerbangan berbahaya sejak 8 Agustus 1945 dari Jakarta ke Dalath, Saigon ketiga tokoh pergerakan Indonesia akhirnya kesampaian juga untuk bertemu dengan Jenderal Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang untuk Asia Tenggara. Ketiga tokoh Indonesia yang dipanggil itu adalah Soekarno, Mohammad Hatta dan dr. Radjiman Wedijodiningrat.

Waktu itu jam 10 pagi. Dalam pertemuan itu diberitahukanlah kepada mereka bahwa Pemerintah Jepang sudah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Bahkan sang jenderal menambahkan bahwa kapan pun Bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan. Itulah yang diucapkan Jenderal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945 di Dalath, Saigon. Di akhir acara, jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada mereka bertiga lalu pertemuan itu diakhiri oleh jamuan minum teh dan makan kue-kue

Read More

Menyerahnya Jepang

Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia II. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang secara efektif sudah tidak ada sejak Agustus 1945, sementara invasi Sekutu ke Jepang hanya tinggal waktu. Walaupun keinginan untuk melawan hingga titik penghabisan dinyatakan secara terbuka, pemimpin Jepang dari Dewan Penasihat Militer Jepang secara pribadi memohon Uni Soviet untuk berperan sebagai mediator dalam perjanjian damai dengan syarat-syarat yang menguntungkan Jepang. Sementara itu, Uni Soviet juga bersiap-siap untuk menyerang Jepang dalam usaha memenuhi janji kepada Amerika Serikat dan Inggris di Konferensi Yalta.

Pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 9 Agustus, Uni Soviet melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manchuria (Manchukuo) yang melanggar Pakta Netralitas Soviet–Jepang. Kaisar Hirohito campur tangan setelah terjadi dua peristiwa mengejutkan tersebut, dan memerintahkan Dewan Penasihat Militer untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan Sekutudalam Deklarasi Potsdam. Setelah berlangsung perundingan di balik layar selama beberapa hari, dan kudeta yang gagal, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus 1945. Dalam pidato radio yang disebut Gyokuon-hōsō (Siaran Suara Kaisar), Hirohito membacakan Perintah Kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah.

Pendudukan Jepang oleh Komando Tertinggi Sekutu dimulai pada 28 Agustus. Upacara kapitulasi diadakan pada 2 September 1945 di atas kapal tempur Amerika Serikat Missouri. Dokumen Kapitulasi Jepang yang ditandatangani hari itu oleh pejabat pemerintah Jepang secara resmi mengakhiri Perang Dunia II. Penduduk sipil dan anggota militer di negara-negara Sekutu merayakan Hari Kemenangan atas Jepang (V-J Day). Walaupun demikian, sebagian pos komando terpencil dan personel militer dari kesatuan di pelosok-pelosok Asia menolak untuk menyerah selama berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun setelah Jepang menyerah. Sejak kapitulasi Jepang, sejarawan terus berdebat tentang etika penggunaan bom atom

Read More

Hiroshima dan Nagasaki （広島 ト 長崎）

Serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki adalah serangan nuklir selama Perang Dunia II terhadap kekaisaran Jepang oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman. Setelah enam bulan pengeboman 67 kota di Jepang lainnya, senjata nuklir "Little Boy" dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945.

Little Boy adalah sebuah kode nama yang diberikan kepada senjata nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang pada hari Senin, 6 Agustus 1945. Dia dijatuhkan dari sebuah pesawat B-29 Flying Superfortress bernama Enola Gay yang dipiloti oleh Letkol. Paul W. Tibbets.






Dari sekitar ketinggian 9.450 m (31.000 kaki). Senjata ini meledak pada 8.15 pagi (waktu Jepang) ketika dia mencapai ketinggian 550 meter.

Little Boy merupakan senjata nuklir pertama dari dua yang pernah digunakan dalam perang.

Diikuti dengan pada tanggal 9 Agustus 1945, dijatuhkan bom nuklir "Fat Man" di atas Nagasaki. 

Kedua tanggal tersebut adalah satu-satunya serangan nuklir yang pernah terjadi.

Fat Man adalah nama kode dari bom nuklir yang dijatuhkan Amerika Serikat di Nagasaki, Jepang pada 9 Agustus 1945. Pada saat itu Fat Man merupakan bom nuklir kedua yang digunakan dalam perang serta merupakan ledakan nuklir buatan manusia yang ketiga. Nama juga lebih mengacu secara umum untuk desain senjata nuklir awal senjata AS berdasarkan model "Fat Man". Itu adalah ledakan jenis senjata dengan inti plutonium

Bom atom ini membunuh sebanyak 140.000 orang di Hiroshima dan 80.000 di Nagasaki pada akhir tahun 1945. Sejak itu, ribuan telah tewas nakibat luka atau sakit yag berhubungan dengan radiasi yang dikeluarkan oleh bom. Pada kedua kota, mayoritas yang tewas adalah penduduk.

Read More

Sejarah Pembentukan BPUPKI

Pada tanggal 18 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo terpaksa mengundurkan diri dan diganti oleh Perdana Menteri Koiso Kuniaki. Dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia agar lebih meningkatkan bantuannya baik moril maupun materiil, maka dalam sidang istimewa ke-85 Parlemen Jepang (Teikoku Ginkai) pada tanggal 7 September 1944 (ada yang menyebutkan 19 September 1944), Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa Negara-negara yang ada di bawah kekuasaan Jepang diperkenankan merdeka “kelak di kemudian hari”. Janji kemerdekaan ini sering disebut dengan istilah Deklarasi Kaiso. Pada saat itu, Koiso dianggap menciptakan perdamaian dengan Sekutu, namun ia tak bisa menemukan solusi yang akan menenteramkan militer Jepang atau Amerika. 


Pada akhir 1944, posisi Jepang semakin terjepit dalam Perang Asia Timur Raya dimana Sekutu berhasil menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Jepang, seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, bahkan Kepulauan Saipan yang letaknya sudah sangat dekat dengan Jepang berhasil diduduki oleh Amerika pada bulan Juli 1944. Sekutu kemudian menyerang kembali Ambon, Makasar, Manado, Tarakan, Balikpapan, dan Surabaya.


Menghadapi situasi yang kritis itu, maka pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah pendudukan Jepang di Jawa yang dipimpin oleh Panglima tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tujuan pembentukan badan tersebut adalah menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik dan tata pemerintahan sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia.



Walaupun dalam penyusunan keanggotaan berlangsung lama karena terjadi tawar menawar antara pihak Indonesia dan Jepang, namun akhirnya BPUPKI berhasil dilantik 28 Mei 1945. Adapun keanggotaan yang terbentuk berjumlah 67 orang dengan ketua Dr. K.R.T. Radjiman Widiodiningrat dan R. Suroso dan seorang Jepang sebagai wakilnya Ichi Bangase ditambah 7 anggota Jepang yang tidak memiliki suara. Ir. Soekarno yang pada waktu itu juga dicalonkan menjadi ketua, menolak pencalonannya karena ingin memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam perdebatan, karena biasanya peranan ketua sebagai moderator atau pihak yang menegahi dalam memberi keputusan tidak mutlak.

Read More